Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah manifestasi konkret dari prinsip negara hukum yang menghendaki adanya keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat publik, selalu terdapat potensi dampak, baik positif maupun negatif, terhadap individu atau badan hukum privat. Munculnya pertanyaan tentang bagaimana seorang warga negara dapat secara efektif mempersoalkan keabsahan tindakan pemerintah di hadapan lembaga peradilan yang independen merupakan titik awal dari relevansi buku ini. Karya ini hadir untuk mengupas secara tuntas mekanisme hukum yang tersedia bagi masyarakat untuk menguji dan, jika terbukti, membatalkan keputusan administrasi negara yang dianggap merugikan.
Buku ini disusun dengan pendekatan yang memadukan teori hukum, analisis peraturan perundang-undangan, dan wawasan praktis dari ruang sidang. Struktur pembahasan dirancang secara sistematis, mengalir dari pemahaman dasar mengenai karakteristik dan kompetensi PTUN, hingga ke seluk-beluk persidangan, upaya hukum, dan eksekusi putusan. Pembahasan tidak berhenti pada aspek prosedural semata, tetapi juga menggali isu-isu krusial seperti perluasan objek sengketa pasca-Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai dasar menggugat, serta tantangan dan peluang di era persidangan elektronik. Dengan demikian, pembaca tidak hanya dibekali pengetahuan tentang aturan formal, tetapi juga diajak untuk berpikir kritis mengenai implementasi dan efektivitas hukum acara PTUN dalam konteks kekinian.
de’slem