Dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan jantung dari arsitektur ketatanegaraan sebuah negara kesatuan. di Indonesia, perjalanan untuk menemukan format ideal hubungan ini telah melalui berbagai fase historis yang penuh pelajaran, mulai dari sentralisme ekstrem hingga euforia otonomi daerah yang nyaris tanpa batas pasca-reformasi. Buku Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia ini hadir untuk memotret dan menganalisis perjalanan tersebut secara kritis dan komprehensif, dengan tujuan menyajikan sebuah rujukan akademis yang otoritatif bagi para pembelajar dan praktisi hukum pemerintahan daerah.
Karya ini dirancang untuk melampaui sekadar kompilasi peraturan perundang-undangan. Setiap bab di dalam buku ini berusaha untuk mengupas tuntas setiap aspek pemerintahan daerah dengan pendekatan interdisipliner, mengintegrasikan teori hukum, ilmu politik, dan administrasi publik. Pembaca diajak untuk tidak hanya memahami "apa" dan "bagaimana" hukum pemerintahan daerah bekerja, tetapi juga "mengapa" sebuah norma atau kebijakan dirumuskan. Melalui analisis studi kasus terkini, perbandingan teori, dan sintesis literatur mutakhir, buku ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental seputar efektivitas otonomi, tantangan kemandirian fiskal, hingga problem-problem implementasi di lapangan.
de’slem