BUJP dan Kepastian Hukum mengulas kedudukan Badan Usaha Jasa Pengamanan dalam sistem hukum Indonesia secara menyeluruh. BUJP tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha yang menyediakan layanan keamanan, tetapi juga sebagai pemberi kerja bagi anggota Satpam, mitra pengguna jasa, serta bagian dari penyelenggaraan pengamanan swakarsa yang berada dalam pembinaan dan pengawasan negara.
Dalam praktiknya, BUJP berhadapan dengan berbagai ketentuan yang berasal dari hukum perusahaan, kepolisian, ketenagakerjaan, perizinan, dan perjanjian. Pengaturan yang tersebar tersebut sering menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan, hubungan kerja, pembagian tanggung jawab, perlindungan Satpam, serta pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran atau insiden keamanan.
Buku ini membahas legalitas usaha BUJP, hubungannya dengan Satpam dan pengguna jasa, persoalan kontrak, persaingan harga, pengawasan, perlindungan profesi, serta kebutuhan harmonisasi regulasi. Di dalamnya juga ditawarkan gagasan pengawasan terpadu antara Polri dan instansi ketenagakerjaan, penegasan tanggung jawab bersama, pembangunan sistem data nasional, dan pembentukan regulasi yang lebih komprehensif.
Melalui pendekatan yang akademis tetapi mudah dipahami, buku ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya dibutuhkan untuk melindungi Satpam dan pengguna jasa, tetapi juga untuk memberikan ruang usaha yang sehat bagi BUJP yang profesional dan patuh. Buku ini relevan bagi pengelola BUJP, pengguna jasa pengamanan, anggota Satpam, akademisi, aparat pemerintah, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang ingin membangun industri jasa pengamanan yang profesional, adil, akuntabel, dan terpercaya.