Di tengah dinamika politik kontemporer, diskursus mengenai demokrasi di Indonesia kerap terjebak dalam tegangan antara realitas hukum yang berlaku (ius constitutum) dan idealisme hukum yang dicita-citakan (ius constituendum). Buku ini secara tajam dan komprehensif membedah persoalan fundamental tersebut, dengan mengajukan argumen bahwa kesehatan demokrasi suatu negara hukum ditentukan oleh kemampuannya mentransformasikan cita-cita keadilan dan partisipasi menjadi norma hukum yang hidup dan efektif. Kajian ini melampaui analisis hukum positif yang statis, sebaliknya, ia menelusuri jejak pertarungan ideologis dan politik dalam setiap proses pembentukan dan penegakan hukum yang membentuk wajah demokrasi Indonesia saat ini
Gagasan demokrasi dan negara hukum telah menjadi fondasi bagi arsitektur ketatanegaraan modern, termasuk Indonesia. Namun, perjalanan keduanya tidaklah linear. Di tengah euforia demokrasi yang meluas, kita menyaksikan pula berbagai paradoks: pelemahan institusi pengawas, konsentrasi kekuasaan, hingga penggunaan instrumen hukum untuk menekan substansi demokrasi itu sendiri—sebuah fenomena yang kerap disebut sebagai autocratic legalism atau abusive constitutionalism. Kegelisahan inilah yang menjadi titik tolak penulisan buku “Demokrasi dalam Dimensi Ius Constitutum dan Ius Constituendum di dalam Negara Hukum” ini .
Buku ini lahir dari refleksi mendalam atas dinamika praktik ketatanegaraan, yang berupaya membedah secara kritis kondisi demokrasi Indonesia dalam kerangka negara hukum, tidak hanya dari perspektif hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum), tetapi juga dari visi hukum yang dicita-citakan (ius constituendum). Buku ini juga memotret kondisi hukum positif (das sein) dan kemudian memproyeksikan arah pembaruan yang seharusnya (das sollen). Sehingga analisis tidak berhenti pada isu-isu konvensional, tetapi juga menjangkau tantangan kontemporer seperti demokrasi digital dan algorithmic governance. (deslem)