Di tengah dinamika ketatanegaraan kontemporer, diskursus pembatasan kekuasaan menjadi kian relevan guna mencegah konsolidasi kekuasaan yang abai terhadap prinsip Rechtsstaat serta perlindungan hak-hak konstitusional warga. Kekuasaan negara pada dasarnya merupakan paradoks: ia niscaya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, tetapi tanpa kendali dapat berujung pada kesewenang-wenangan sebagaimana adagium Lord Acton. Berangkat dari perenungan ini, buku KUASA YANG BERBATAS: HUKUM, KONSTITUSI, DAN PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA hadir untuk memberikan analisis komprehensif mengenai bagaimana hukum dan konstitusi berperan sebagai instrumen untuk membingkai serta membatasi kekuasaan agar tetap berorientasi pada kepentingan rakyat. Buku referensi ini dibangun secara runut dan holistik, memadukan rujukan klasik dengan studi kasus kontemporer di Indonesia untuk menyelaraskan tataran das sollen dan das sein. Alur pembahasannya bergerak secara elegan mulai dari akar filosofis pembatasan kekuasaan, landasan yuridis-konstitusional, hingga analisis kritis terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan oleh lembaga negara pasca-perubahan UUD NRI Tahun 1945. Melalui penguraian konsep yang sistematis dan mudah dicerna tanpa mengorbankan bobot akademisnya, buku ini diharapkan dapat mengajak pembaca membedah arsitektur ketatanegaraan, distribusi kekuasaan checks and balances, serta fungsi antar-lembaga secara utuh. Selamat membaca.